JAKARTA--Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusulkan feed in tariff pembangkit listrik berbasis sampah (PLTSa) zero waste sebesar Rp1.450 per kilowatt hour (kWh), dan Rp 1.250 per kWh untuk PLTSa yang menghasilkan limbah.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan kebijakan feed in tariff itu dikeluarkan untuk menarik investor dalam pembangunan PLTSa di dalam negeri.
“Untuk PLTSa zero waste itu sekitar Rp1.450 dan yang menyisakan limbah Rp1.250. tapi itu belum final dan kami masih terus mengkajinya,” katanya di Jakarta, Selasa (12/2).
Rida mengungkapkan PLTSa merupakan alternatif untuk kota-kota besar dengan kebutuhan listrik yang juga besar. Selain itu, PLTSa juga bermanfaat dalam membersihkan sampah yang selama ini menjadi masalah pemerintah daerah.
Dalam kesempatan itu, Rida juga menegaskan perlunya keserasian regulasi mengenai sampah dan limbah untuk pengembangan PLTSa. Dengan demikian, investor tidak lagi ragu saat ingin menanamkan modalnya di sektor energi terbarukan itu.
Sementara itu, Direktur Konstruksi PLN Nasri Sebayang pengatakan PLN siap membeli listrik dari pembangkit listrik berbasis biomassa. Apalagi saat ini pemerintah juga terus mengeluarkan kebijakan feed in tariff untuk pembangkit berbasis biomassa.
“Pemerintah sudah menetapkan feed in tariff biomassa, jadi silakan saja kalau ada pengembang yang ingin membangun pembangkit berbasis biomassa dengan. Tarifnya juga kan sudah ditentukan, jadi tidak bisa ditawar,” ungkapnya.
Hanya saja, Nasri mengingatkan agar para pengembang memperhatikan kepastian bahan baku untuk pembangkit berbasis biomassa. Dia mencontohkan cangkang sawit yang ternyata lebih laku dengan harga yang lebih tinggi di luar negeri, sehingga menjadikan pasokan cangkang sawit untuk pembangkit menjadi sulit.
Pembangkit listrik tenaga biomassa di Belitung bahkan saat ini mengalami kesulitan operasional karena kurangnya pasokan cangkang sawit. “PLN membuka kesempatan yang seluasnya untuk pengembangan biomassa, karena dapat mengurangi subsidi dari pengurangan pemakaian BBM [bahan bakar minyak] untuk pembangkit,” tuturnya. (if)
Sumber : bisnis.com
Sumber : bisnis.com
